1. KRONOLOGIS
a.
Pada tanggal 23 Mei 2015 terjadi tindakan asusila yang
dilakukan oleh RA terhadap Bunga dikabupaten Kampar-Riau tepatnya daerah Tapung
b.
Kejadian bermula saat Bunga berpamitan pada ibunya
pergi kerumah temannya RA.
c.
Saat Bunga dan RA bermain terjadilah tindakan asusila
tersebut dengan cara korban di dorong jatuh ke tanah.
d.
Lalu RA memaksa korban untuk melepaskan pakaiannya.
e.
Saat kejadian korban menolak dan berusaha meronta
f.
Setelah kejadian Bunga melapor ke ketua RT setempat
g.
Ketua RT memberi kabar kepada ibu Bunga, setelah ibu
mengetahui kejadiaan tersebut, h. Langsung melaporkan RA kepada pihak kapolsek
Tapung
2.
DASAR
HUKUM
-
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
-
Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
-
Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
-
Putusan
Mahkamah agung Nomor 1/PUU-VII/2010 Tahun 2010
-
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak
-
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
3.
ATURAN
YANG DILANGGAR
a. Pasal
81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak yang dalam isi Pasal tersebut adalah : ” Setiap orang yang melangggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”
b. Pasal
82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak yang dalam isi Pasal tersebut adalah : ” Setiap orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali,
pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”
4.
ANALISA
ü Pasal
1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan Anak adalah :
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan. tindak
pidana pencabulan adalah :anak yang dapat memberikan pertanggungjawaban pidana
dihadapan hukum : Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya
menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (criminal
liability / toerekeningvatsbaarheid). Dalam Undang-undang Pengadilan Anak,
batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Namun berdasarkan Putusan
Mahkamah agung Nomor 1/PUU-VII/2010 Tahun 2010 menaikkan batas minimal usia
anak yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana nya menjadi usia 12 Tahun.
Adanya rentang batasan usia dalam Undang-undang Pengadilan Anak tersebut,
diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada
dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum.
ü Anak adalah bagian
warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa
yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.
Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga
wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok
yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian
juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip
umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Dan Filosopi Pemidanaan tidak sesuai dengan filosopi UU
perlindungan anak dan SPPA.
ü Tujuan pemidanaan
anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak
tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan
terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial. Atas dasar filosofi
demikian, paradigma sistem pemidanaan anak harus pula berpijak pada falsafah restoratif,
mementingkan pemulihan keadaan akibat pelanggaran yang terjadi. Sebagai
wujud dari filosofi pemidanaan demikian, maka tujuan dan pedoman pemidanaan
perlu diatur secara tegas.
ü Jika
hanya melihat ketentuan batas usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan
pidana, maka anak sebagai pelaku dalam perkara ini dapat dimintai
pertanggungjawabannya dikarenakan batas usianya yang sudah di atas usia minimal
yaitu 14 tahun. Namun Menyikapi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak
dan dikaitkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak yang mana dalam UU tersebut terdapat suatu proses Diversi. Maka kami memandang dalam penyelesaian perkara ini adalah wajib
diselesaikan secara diversi dengan
berdasarkan landasan Pasal 7 UU SPPA.
ü Proses
Diversi dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana
ke proses diluar peradilan pidana. tujuan dari proses diversi adalah untuk
mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar
proses peradilan, menghindarkan anak
dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyrakat untuk berpartisipasi dan
menannamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Dengan proses
diversi maka keadilan restoratif dapat tercapai. Dan dalam pelaksanaan diversi anak sebagai pelaku juga
harus mendapat pengawasan dan pantauan pembinaan dari lembaga terkait yang
berwewenang dalam melakukan pembinaan untuk mencapai perbaikan perilaku
penyimpangan anak agar nantinya dapat
diterima kembali di masyarakat.
ü Perlindungan anak-anak
yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat
penegak hokum untuk lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang
mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014
(Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).
ü Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan
turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH
dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar
dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga,
PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam
penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara
khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.
ü Penghukuman bagi
pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban,
mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak
terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang
perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak
maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau
biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan
permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.
5.
REKOMENDASI
Berdasarkan ketentuan
uu perlindungan anak dan SPPA, langkah yang tepat dalam menangani perkara
tersebut adalah:
ü Diselesaikan
dengan upaya DIVERSI.
ü Dan
terhadap anak yang berhadaan dengan hukum, seperti dalam kasus ini anak sebagai
pelaku maka seharusnya didampingi oleh lembaga bantuan hukum yang dapat
menjamin diberikannya hak-hak anak sebagai pelaku dan untuk menjamin
dilakasanakannya uu Perlindungan anak dan UU SPPA
0 komentar :
Posting Komentar